RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)  TAHUN 2020
DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO

RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa)

Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

1. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa

1. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
2. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
3. Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

2. Pembentukkan Tim Penyusun RKP Desa

1. Kepala Desa selaku pembina;
2. Sekretaris Desa selaku ketua;
3. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan
4. Anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan dan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.

1. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
2. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
3. Penyusunan rancangan RKP Desa; dan
4. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

3. Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa

1. pagu indikatif Desa;
2. rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang masuk ke Desa.

1. rencana dana Desa yang bersumber dari APBN;
2. Rencana alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
3. Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; dan
4. Rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota.

4. Pencermatan Ulang RPJM Desa

5. Penyusunan Rancangan RKP Desa

1. hasil kesepakatan musyawarah Desa;
2. Pagu indikatif Desa;
3. Pendapatan asli Desa;
4. Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
5. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota;
6. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
7. Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
8. Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

1. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
2. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
3. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
4. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
5. Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

1. rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
2. Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para kepala desa yang melakukan kerja sama antar Desa.
3. Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud diverifikasi oleh tim verifikasi.

6. Penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Desa

7. Penetapan RKP Desa

1. Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dituangkan dalam berita acara.
2. Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RKP Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
3. Rancangan RKP Desa menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa.
4. Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa yang akan dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa.